Trada tanah, air dan angin pun jadi

2
162
Lambaleda Manggarai Timur
Lokasi tambang mangan di Sirise, Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, NTT - Foto/JPIC-OFM/Mongabay Indonesia

Pada suatu sore Pondik ganda-ganda dengan neneknya. 

Nene suru dia menyanyi karena suaranya memang bagus sekali.

“Pondik dere hibur nenem ta empo,” itu tae de nenen.

“Eng ende dere apa?”

“Ta nana, co’op dere ‘Tana Manggarai’ ge, dere di Kraeng Doni Ambang.”

Nais keta pikirn empo ho. Nuk liha dere “Tadang Bail Tana Manggarai”.

Eng ende gah. O mulai deren empo Pondik ho’o.

“Tadang daku wae ge wae ge, pangga le tacik ta’a wae ge. Wae Manggarai, tadang bailn ta.”

Kaget muing ende lopo. “Nana co’op tara nggitun dere de hau ga?”

Mai kat walen, “oe ende bo baen laku dere hitu. Co’o panden mora taungs tana dite le pika one iset bora lau mai tana lau. Teke wae tacik kanang ata mangan. Itup tara ne nenggitun laku deren.”

Eng o empo, ca kole hitu gah. 

Cerita ini merupakan modifikasi atau bentuk lain dari Mop Papua, yang familiar dengan karakter Yaklep, Obed, Tete, dan karakter-karakter lainnya. 

Saya meminjam cerita dan karakternya meski kurang lebih konteksnya sama: soal tanah 

Mop sekadar melucu, pelengkap nongkrong, atau bisa jadi sebuah kritik atas ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Cerita tentang kakek yang menyuruh cucunya (empo) untuk menyanyikan lagu “tanah airku”, tetapi cucunya hanya menyanyikan “airku” (wae), bila ditelaah memang menggambarkan fakta, bahwa seorang anak kecil begitu prihatin menyaksikan bagaimana tanah ulayatnya dialihfungsikan untuk tujuan lain.

Di Papua fenomena seperti ini begitu nyata manakala hutan dan tanah adat dijadikan bentuk lain sebagai konsekuensi dari pembangunan a.k.a atas nama investasi.

Saya tidak sedang dalam posisi menelaah atau mengkritisi fakta-fakta tentang tanah di Tanah Papua, karena memang konteks Papua begitu complicated bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tetapi paling tidak, ada titik temunya, yakni soal tanah ulayat seperti disinggung tadi.

Untuk konteks Papua, konflik tanah akan berbenturan dengan konflik-konflik lainnya, dan saya kira tidak terlepas dari ragam kepentingan jika kita mengikuti alur pemberitaan atau melihat “dari dalam” tentang Papua.

Sepintas bila kita mencermati peta konfliknya: tanah dialih fungsi, lalu pemilik tanah protes kepada perusahaan dan pemerintah. Terjadilah konflik. Bentur. 

Pemerintah dan perusahaan mempertahankan kebenarannya dan pemilik ulayat mempertahankan kebenarannya. Jadinya “masing-masing dengan tiap”.

Begitu terus hingga kadang-kadang mengorbankan nyawa. Menjadi ironis dan miris ketika korban adalah pemilik ulayat sendiri. 

Kira-kira begitu selayang pandang tentang Papua, dan begitu terus hingga “mungkin” berakhir jika “Papua merdeka”. Hehe tidak, tidak. Bukan itu poin saya. 

Saya ingin mengajak pembaca untuk sejenak jalan-jalan ke Flores, salah satu pulau besar dan subur bagian utara “provinsi ribuan pulau” yang dipimpin Viktor Bungtilu Laiskodat.

Beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah grup kelakar di facebook. Isinya tentang canda tawa. Sesuai namanya “tawa te joak“.

Beberapa postingan membuat saya tergelitik untuk menulis refleksi kecil akhir pekan ini. 

Isi postingan grup ini hanya berupa cerita tawa (ganda-ganda). Tapi beberapa kelakar bisa jadi sebuah refleksi bersama, tentang pro kontra masuknya tambang atau pabrik semen di Manggarai Timur, tepatnya di daerah Lambaleda yang berdekatan dengan Reo.

Saya hanya menyarikan beberapa postingan berupa plesetan tentang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Beberapa plesetan yang mengandung gelak tawa, di antaranya, Neka Tei Tambang (jangan kasi tambang), Neka Toko Temo (jangan terbuai), Nanang Tiba Tambang (keinginan menerima tambang), Nondo Toko Temo (sudah terlanjur terbuai), Nanti Terlantar Tanahmu, Neka Tako Tanah (jangan mencuri tanah), Negosiasi Tanpa Transparan, Neka Tungkal Tau (jangan berkelahi), Nondon Tipu Tau (terlanjur baku tipu), dan akhirnya Nanti Tuhan Tolong.

Sudah familiar bahwa secara nasional, NTT, Maluku dan Papua adalah daerah-daerah termiskin di Indonesia. Persentase penduduk miskin di NTT menurut data BPS tahun 2019 adalah 20,62 persen, dan jumlah penduduknya 5,5 jutaan pada 2020.

Melihat uang, misalnya Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, dari hasil penjualan tanah untuk daerah dengan rata-rata penduduk miskin seperti NTT adalah “berkat tiada tara”. Ho’oy bora ho gah

Maka tidak heran beberapa warganet berkomentar, kalau pemilik ulayat memberikan lahannya, lalu kenapa yang lain sewot?  

Pendapat seperti ini tra salah, tetapi juga tidak harus benar, apalagi dibenarkan, sehingga tidak semestinya didukung. 

Saya pun tidak mempunyai kepentingan untuk berkomentar. Menulis catatan kecil ini, bahkan sekadar sebagai refleksi akhir pekan.

Saya hanya teringat seorang Bapa Tua yang mengatakan, bahwa tanah tidak akan hilang sampai dunia kiamat. 

Bangunan boleh dipugar, toh dia tetap tua dan lapuk, manusia boleh mati dan lahir lagi generasi baru, tapi tanah tetap abadi. 

Di dalam tanah itulah manusia dimakamkan dan tali pusar itu dikubur di dalam tanah. Dalam bentuk lain tanah adalah identitas–meminjam kawan Benny Mawel, jurnalis Jubi.co.id dalam sebuah artikel.

Bagaimana mungkin kau bilang “anak adat” atau “anak tanah”, sedangkan tidak punya tanah ulayat karena dijual? Ada benarnya juga.

Berkaitan dengan tambang, sesekalilah orang Flores melihat ke daerah timur jauh: Papua. Konflik tanah dan kompleksitas persoalan di tanah ini begitu menyita perhatian dan mungkin menjadi refleksi bersama.

Masih mau jual tanah? Bila su trada tanah, air masih ada dan setelah itu bolehlah menjual angin. 

“Eh, tapi sapa mo help,” kata sa pu kawan. []

#Jpr26620

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here