Sejarah penerapan demokrasi di Indonesia (Tinjauan teori demokrasi Abraham Lincoln)

0
54
demokrasi - pixabay
Ilustrasi - Pixabay

Sejak berdaulat sebagai sebuah negara pada 17 Agustus 1945, the founding fathers melalui Undang-Undang Dasar 1945—disahkan 18 Agustus 1945—menetapkan bahwa NKRI menganut paham demokrasi. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rayat (MPR). Dengan demikian, NKRI tergolong sebagai negara penganut paham demokrasi perwakilan (representative democracy).

Penerapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antararakyat di satu pihak dengan negara di lain pihak oleh para pendiri negara Indonesia di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan, bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan barat, pendidikan secara langsung di negara-negara Eropa barat (Belanda), maupun melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi, yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropah barat dan Amerika Serikat.

Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia II.

Dalam praktik kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Maka dapat dibagi sejarah demokrasi ke dalam empat periodesasi yakni:

Periode 1945-1959, demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan.

Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar bagi partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama.

Faktor-faktor disintegrasi di atas ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam majelis konstituante membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali UUD 1945.

Periode 1959-1965, dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin (guided democracy). Ciri-cirinya adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam penggunaan politik nasional.

Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat.

Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang 1945. Misalnya, Presiden Soekarno pada 1960 membubarkan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum (pemilu), padahal dalam penjelasan undang-undang presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian.

Dengan kata lain, sejak diberlakukan Dekrit Presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden. Dalam kehidupan politik, peran Partai Komunis Indonesia (PKI) sangatlah menonjol.

Bersandar pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum, didirikan banyak badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang digunakan oleh PKI sebagai wadah kegiatan politik. Front Nasional telah dimanipulasi oleh PKI untuk menjadi bagian strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat.

Strategi politik PKI untuk mendulang keuntungan dari karisma kepemimpinan presiden Soekarno dengan cara mendukung pembredelan pers partai politik, misalnya Masyumi, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Periode 1965-1998, masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan kepemimpinan Orde Baru—kritik kritik terhadap Orde Lama, periode sebelumnya. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 selama masa demokrasi terpimpin.

Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru dengan demokrasi pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu.

Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi:

Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum; Kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara; dan Ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa penegakan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Periode pasca Orde Baru–sering disebut dengan era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen.

Tuntutan ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru, Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya.

Penyelewengan atas dasar negara pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut.

Pengalaman pahit yang menimpa pancasila yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi.

Bercermin pada pengalaman manipulasi atas pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel; hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Wacana demokrasi pasca Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan penegakan HAM yang sungguh-sungguh.

Inilah periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia sejak 1945 hingga sekarang.

Perjalanan demokrasi di Indonesia diwarnai oleh berbagai persoalan, baik yang datangnya dari negara Indonesia sendiri, maupun dari luar. Akibatnya, penerapan sistem demokrasi pun turut berubah. Hal ini tidak lari jauh dari perkembangan globalisasi.

Kehadiran globalisasi justru mengobrak-abrik kinerja pemerintah Indonesia yang menerapkan paham demokrasi. Perkembangan istilah ‘demokrasi’ sebagai sistem politik negara merupakan suatu bentuk tandingan bagi bentuk pemerintahan lama yang bersifat totaliter, otokratis dan otoriter.

Pemerintahan demokrasi dihasilkan oleh ahli-ahli politik atau ketatanegaraan sebagai jawaban atas segala persoalan yang dialami masyarakat yang notabene dipaksa untuk menerima segala nilai dan sikap serta budaya otoriter (monarki/feodalis).

Dalam banyak pengalaman negara yang menganut sistem politik otoriter, rakyat hanya dijadikan objek pelaksanaan kekuasaan yang pada akhirnya mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat banyak.
Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Dengan demikian, perlu kita pahami bahwa manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia sudah menetapkan bahwa paham yang dianut adalah paham demokrasi.

Penetapan paham demokrasi dilatarbelakangi oleh adanya keterlibatan rakyat dalam membuat keputusan dan kebijakan. Seiring berjalannya waktu, justru negara Indonesia sendiri tidak mampu menerjemahkan kata demokrasi secara tepat.

Setelah hampir 20 tahun berjalan, praktik demokrasi di era reformasi sampai sekarang menuai gugatan dan pertanyaan kritis. Banyak persoalan datang silih berganti. Ada sebagian pihak yang memandang bahwa praktik demokrasi yang dijalankan telah membangkitkan primordialisme, memperlemah persatuan dan tidak mampu mewujudkan pembangunan nasional yang menyejahterakan.

Perkembangan zaman yang begitu pesat turut mempengaruhi penerapan demokrasi di Indonesia. Kehadiran globalisasi era pascamodern justru memperlemah praktik demokrasi Indonesia.

Indonesia yang menerapkan paham demokrasi sejak kemerdekaannya sudah agak menyimpang dari arti demokrasi itu sendiri.

Demokrasi yang sedianya untuk kepentingan rakyat diubah pengertiannya menjadi demokrasi untuk kepentingan elite tertentu. Inilah fakta yang terjadi yang mestinya kita terima.

Di samping kita terima fakta negatif ini, kita mesti berusaha agar arti demokrasi kembali ke pengertiannya yang absolut, yakni untuk kepentingan rakyat.

Adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu contoh praktik negatif yang terjadi di Indonesia.

Paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil imitasi dari negara barat, teristimewa Amerika Serikat.

Paham demokrasi di Indonesia masih menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, salah satu tokoh penting dalam perkembangan demokrasi di Amerika Serikat, sekaligus presiden ke-16 Amerika Serikat.

Namun, dalam penerapan demokrasi di Indonesia tidak sejalan dengan teori demokrasi Lincoln, yakni ”dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Hal ini terbukti dari kinerja para pemerintah yang hanya mementingkan golongan tertentu saja, dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Indonesia kelihatannya belum secara sempurna mampu menerjemahkan kata demokrasi secara baik.

Hal ini terjadi karena dekadensi (kata dekadensi berasal dari bahasa Yunani dekaden yang merujuk pada arti kemerosotan, penurunan, serta kemunduran), multilevel kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa masalah politik yang menghancurkan negara Indonesia baik dalam sosial maupun dalam pelaksanaan sistem politik itu sendiri.

Berikut ini penulis memaparkan beberapa polemik yang berakar dan berkembang dalam sistem demokrasi di Indonesia:

Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik

Lembaga perwakilan merupakan suatu kekuatan dalam demokrasi, karena lembaga ini menjadi wadah yang menampung segala keluh-kesah dan aspirasi rakyat.

Segenap keinginan, kemauan dari masyarakat pada umumnya disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis, yakni melalui jalan pemilu yang diadakan tiap lima tahun sekali.

Melalui naungan partai politik, para wakil rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Rakyat memilih para wakilnya dengan hati nuraninya untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi wakil-wakilnya dalam roda pemerintahan dan perhelatan partai politik (parpol).

Para wakil itulah yang kelak akan menyuarakan segala keinginan rakyat. Agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik, maka lembaga perwakilan sangat dibutuhkan.

Hal ini dikarenakan lembaga perwakilan merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.

Hal ini berarti rakyat telah mempercayakan segala hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup rakyat kepada badan perwakilan.

Intinya, keberadaan badan perwakilan merupakan karakteristik utama bagi sistem politik yang menganut paham demokrasi.

Namun, seiring perkembangan zaman, justuru kinerja dari para perwakilan rakyat telah menuai gugatan dan pertanyaan kritis dari semua rakyat.

Perkembangan teknologi akibat dari globalisasi justru memperlemah kinerja dari lembaga perwakilan dan partai politik. Hingga saat ini, kinerja dari lembaga perwakilan dan parpol menjadi persoalan yang sangat berat dan hangat dibicarakan.

Berikut penulis memaparkan berbagai polemik yang terjadi:

Pertama, para wakil rakyat yang telah terpilih seringkali lalai dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. De facto, banyak wakil rakyat yang melalaikan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Dengan kata lain, gelar yang terpampang dalam dirinya sebagai wakil rakyat hanya sekadar nama yang tidak ada faedahnya;

Kedua, kurangnya perhatian lembaga perwakilan terhadap rakyat karena didominasi oleh kepentingan partai mereka. Selain itu, kurangnya perhatian lembaga perwakilan terhadap kepentingan rakyat disebabkan karena kepentingan partai dan dominasi oleh elite-elite tertentu.

Misalnya rakyat yang menginginkan pendidikan murah, tapi lembaga perwakilan tetap ingin memperoleh keuntungan untuk kepentingan mereka dan partai mereka.

Sementara keterlibatan partai hanya untuk menjadikan para pengurus yang telah duduk di lembaga perwakilan tetap bertahan dan menduduki kursi kekuasaan.

Keadaan ini mencolok dalam kondisi kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap keputusan-keputusan politik yang diambil.

Pengurus partai juga diisi oleh orang-orang elit, yang memiliki modal dan pengaruh kekuasaan dari para kader-kader partai yang ada dibawah;

Ketiga, partai politik dijadikan sebagai kekuatan seorang penguasa yang mengatasnamakan rakyat untuk memperoleh kekuasaan.
Para politisi yang menjarah uang rakyat lewat perebutan posisi menjadi hal yang sering muncul.

Belum lagi bagaimana mereka membuat perundang-undangan yang mengatur sumber daya alam maupun uang negara bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan mereka.

Karier menjadi politisi bukan saja akan mendapat penghasilan yang tinggi dan harta yang berlimpah; melainkan juga mampu untuk mendapatkan kekuasaan.

Partai politik memang menjadi kekuatan yang mengancam rakyat selama tidak digerakkan oleh prinsip demokrasi untuk rakyat tetapi keinginan untuk mendapatkan untung;

Keempat, agenda dan program partai politik belum memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat dan partai politik dalam membuat agenda dan programnya belum memenuhi segala kebutuhan penting dari rakyat. Hal ini terbukti dengan sedikitnya kebutuhan rakyat yang mereka perjuangkan.

Saat perubahan politik ekonomi terjadi dalam negara, respons lembaga perwakilan kerap kali lamban. Beberapa masalah ekonomi seperti kenaikan BBM, tarif listrik yang tinggi, serta tingginya biaya pendidikan kurang mendapat respons yang besar dan luas, padahal tema-tema seperti ini memiliki efek langsung pada rakyat.

Agaknya kinerja dari lembaga perwakilan terhadap kepentingan rakyat kurang terlalu diperhatikan. Sementara kepentingan rakyat merupakan sebuah kebutuhan yang mestinya diprioritaskan, sehingga rakyat dapat sejahtera.

Masalah ketidakadilan

Ketidakadilan merupakan masalah yang marak dibicarakan di ruang publik. Ketidakadilan di negeri ini lebih didominasi oleh para penguasa yang menekankan kaum miskin.

Masalah ketidakadilan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Penyingkiran rakyat miskin arena demokrasi dikuasai oleh kaum kapitalis

Penyingkiran terhadap rakyat yang miskin dikarenakan demokrasi dikemudikan oleh kaum kapitalis yang hanya memberikan uang dan modal untuk mendapatkan kekuasaan.

Kelompok miskin menjadi tertindas karena demokrasi tidak begitu mementingkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Saat ini demokrasi tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat.

Demokrasi pancasila tidak dijalankan sesuai dengan hakikat pancasila karena dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri di dalamnya.

Saat ini lebih benar jika kita mulai bertanya, sebenarnya di mana demokrasi itu meletakkan keberpihakannya, pada rakyat kecil, atau pada orang-orang kaya.

Di samping itu, ada banyak pelaku korupsi yang bisa keluar dari penjara dengan seenaknya karena perlindungan aparat setempat.

Mereka itulah kaum-kaum kapitalis yang bisa membeli apa saja demi kepentingan mereka, dan terutama demi memperoleh kekuasaan.

Hal-hal ini menunjukkan kepada kita bahwa demokrasi di Indonesia tidak berjalan dalam koridor yang sebenarnya.

Demokrasi kita masih sangat arkhais, bar-bar dan menyebabkan begitu banyak ketimpangan. Padahal ideal sebuah tata demokrasi yang sesungguhnya adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Aturan hukum yang dikuasi penguasa

Kekuasaan penjahat demokrasi di Indonesia menunjukan bagaimana penjahat demokrasi dapat memberikan sumbangan besar terhadap kekuasaan.

Kekuasaan penjahat demokrasi yang menindas kedaulatan rakyat makin merajalela ketika wilayah kekuasaan menyebar dan sistem demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Walaupun dikenal sebagai negara korup, sedikit saja pelaku korupsi yang dihukum. Inilah kepincangan dan ujian bagi demokrasi di Indonesia, apalagi dalam kondisi menyongsong Pemilu 2019. Mirisnya semakin besar uang yang dikorupsi, semakin besar pula peluang lolos dari jeratan hukum; semakin mudah membeli hukum.

Yang lebih ekstremnya lagi para koruptor miliaran rupiah hanya sebentar saja dalam penjara, sementara rakyat biasa yang mencuri sandal atau ayam tetangganya mendapatkan hukuman yang lebih lama.

Para penegak hukum sangat mudah untuk dibeli, dan itu sebabnya penegak hukum banyak di demo oleh massa. Bahkan ada kantor pengadilan yang dibakar oleh massa karena memutus perkara dengan cara tidak adil. (Kompas.com, 4 Juli 2018, Pemilu Ujian demokrasi, Mohammad Ikhsan Mahar).

Situasi ini makin menuntut munculnya kepemimpinan yang terdiri dari orang kuat. Kuat yang dimaksudkan adalah kepemimpinan yang mampu menangani masalah yang berhubungan dengan rakyat, agar rakyat dapat hidup makmur, sejahtera dan dapat memenuhi harapan rakyat sendiri.

Kekuatannya didasarkan pada kemahirannya dalam mencegah penindasan pada kedaulatan rakyat. Sekarang ini masa di mana para penjahat demokrasi mengubah prinsip kedaulatan.

Kedaulatan bukan lagi ada ditangan rakyat, melainkan ada di tangan mereka. Kekuatan penjahat demokrasi rentan merangsek masuk dalam dunia pemerintahan, terutama pemerintahan militer yang menjadi aparat keamanan bagi rakyat, berubah menjadi aparat keamanan bagi penguasa dan orang-orang berduit.

Dengan uang aparat keamanan dapat digosok sehingga kinerja mereka bukan lagi untuk mengamankan rakyat, melainkan untuk mengamankan kaum kapitalis dan para penguasa.

Salah satu skenario politik yang amat mengerikan saat ini yakni konspirasi suap-menyuap antarelit politik atau penguasa. Apa yang tampil secara publik memang sejatinya politik itu soal politik hajat hidup publik justru dikendalikan dari “ruang gelap” yang penuh dengan intrik.

Kejahatan di ruang gelap yang disertai kerja sama antarkelompok tertentu akhir-akhir ini marak dibicarakan dan makin menjadi-jadi, seakan hukum dikendalikan dari ruang gelap atau milik orang-orang tertentu.

Dalam hal ini hukum tidak mempengaruhi kebijakan seseorang tetapi malah penguasa mampu mempengaruhi hukum, bahkan menindas hukum itu sendiri.

Penulis menyadari bahwa hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil, yakni rakyat yang selalu mematuhi apa yang diinginkan oleh penguasa. Mencuatnya kasus suap Akil Mochtar tahun 2013 cukup jelas menunjukkan bahwa penguasa bisa mempermainkan hukum dan para penegak keadilan.

UU MD3: Membuat kaum legislatif kian tak tersentuh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan pada rapat paripurna, Senin (14/2/2018, memuat sejumlah pasal yang dinilai membuat DPR kian tak tersentuh. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR nampak menutupi pembahasan sejumlah pasal yang membuat mereka kian tak tersentuh dengan alasan hanya merevisi pasal terkait penambahan.

“Maka muncul misalnya ketentuan yang mewajibkan polisi melakukan pemanggilan paksa kepada pihak yang diputuskan DPR untuk hadir dalam rapat atau sidang di DPR,” kata Lucius, Senin (12/2/2018).

“Juga muncul keinginan DPR agar terkait proses hukum atas mereka, penegak hukum harus mengantongi rekomendasi MKD dan izin Presiden,” lanjut beliau.

Selain itu, ada pula pasal lain tentang penghinaan parlemen dimana MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menghina kehormatan DPR.

Berikut sejumlah pasal yang dinilai bermasalah dan membuat DPR semakin tak tersentuh dalam Undang-undang MD3: Pasal 73 Dalam klausul Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) itu, ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang.

Saat itu gubernur yang dipanggil tak kunjung hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat.

Selain itu, DPR juga melihat polemik Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak bisa menghadirkan lembaga antirasuah tersebut.

Bahkan dalam ayat 6 pasal tersebut, polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari.

Nantinya ketentuan penyanderaan akan dibakukan dalam Peraturan Kapolri.

Pasal 122 huruf K pasal 122 huruf K yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan.

Anggota Badan Legislasi dari fraksi PKB Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut berfungsi untuk menjamin kehormatan DPR dan anggotanya.. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018) (Kompas.com).

Jika yang menghina adalah sebuah lembaga negara, maka akan ditindaklanjuti dengan hak yang melekat pada DPR seperti memunculkan hak interpelasi, angket, dan lainnya.

Bahkan, kata Lukman, sebuah lembaga negara yang tak hadir dalam undangan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan DPR juga merupakan bentuk penghinaan.

Saat ditanya bila nantinya yang menghina perorangan, Lukman mengatakan MKD nantinya akan memeriksa orang tersebut.
Jika ditemukan ada unsur penghinaan, MKD bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke polisi.

“Ya nanti MKD nyatakan (DPR atau anggotanya) tak bersalah, dia bersih, kalau (yang menghina) masih ngotot bisa saja melaporkan ke penegak hukum.”

Pasal 245 DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frase “pertimbangan”.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas menjamin pasal tersebut tak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum. Sebab MKD hanya memberi pertimbangan dan tak wajib digunakan presiden dalam memberi izin.

Ia juga mengatakan, pertimbangan MKD dan izin presiden tidak berlaku bagi anggota DPR yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, terlibat tindak pidana khusus, dan pidana dengan ancaman hukuman.

Wacana di atas menunjukkan betapa para wakil rakyat sangat ego dengan kekuasaan yang mereka miliki. Agaknya mereka tidak sadar bahwa rakyatlah yang menjadikan mereka seperti itu. Mereka tidak ingat lagi akan janji-janji yang mereka umbarkan pada waktu kampanye.

“Saya nanti akan membangunkan jalan yang baik di kampung ini apabila saya terpilih menjadi wakil rakyat kelak nanti.”

Inilah salah satu bentuk janji yang mereka umbarkan kepada masyarakat sewaktu mereka berkampanye. Ternyata janji-janji itu hanyalah sebuah janji yang tinggal kenangan tanpa ada jejak sedikit pun.

Dengan dikeluarnya UU MD3 sesungguhnya para wakil rakyat menutupi segala kekurangan yang mereka miliki. Kelihatannya mereka sangat eksklusif terhadap kinerja mereka sebagai wakil rakyat.

Bayangkan rakyat tidak diperkenankan mengkritik kinerja mereka, walaupun kinerja mereka itu jauh dari yang diharapkan. Artinya para wakil rakyat melakonkan tugasnya sebagai wakil rakyat sesuka hati tanpa ada pertimbangan apa konsekuensi dari keputusan dan kebijakan yang mereka buat.

Inilah kenyataan kinerja para wakil rakyat. Saat ini para wakil rakyat kian tak tersentuhkan oleh rakyat. Para wakil rakyat sudah memiliki imunisasi teresendiri untuk melindungi diri dari ancaman massa.

Munculnya UU MD3 membuat para wakil rakyat disegani oleh setiap komponen. Undang-undang ini sesungguhnya menjadi kekuatan bagi para wakil rakyat untuk melindungi segala desakan dan aspirasi masyarakat.

Bayangkan akan keberadaan para wakil rakyat saat ini yang jaya di kursinya tanpa memperhatikan kekurangan dari masyarakat yang diwakilinya.

Kalau kita membuat metafora, dapat kita katakan bahwa rakyat adalah majikan, sementara DPR adalah bawahan. Bukan lagi rakyat yang menjadi majikan, melainkan DPR itu sendiri.

Namun inilah yang terjadi di Indonesia sekarang yang menganut paham demokrasi. Benar adanya kalau paham demokrasi adalah paham yang paling buruk di antara yang terburuk.

Hanya mau mengatakan bahwa negara Indonesia hingga saat ini belum mampu menerjemahkan kata demokrasi secara tepat. []

Penulis: Sdr. Vredigando Engelberto Namsa, OFM , mahasiswa Pascasarjana STFT Fajar Timur Abepura, Papua

Referensi:
Aniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
Http://yuriyelinapayora. Blogspot. Co. id/2011/06/permasalahan-demokrasi-pancasila.
Https://Nasional.Kompas.com/read/2018/02/13/09145281/beberapa-pasal-di-UU-MD3.
Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,Jakarta: Kencana, 2010.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2008.
Mubyarto (ed.), Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat, Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM, 2005.
Silvianus M. Mongko, Demokrasi Minus Politik, Maumere: Penerbit Ledalero, 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here