Oh (Papua) lain

Dulu Waktu Indonesia Timur (WIT) tiap Sabtu dan Minggu malam, adalah acara hiburan yang paling sa tunggu. Tapi, setelah satu tahun acara itu su berhenti. Pasalnya dong kasi berhenti karena alasan rating.

Sa menyesal. Kecewa juga tentunya. Kenapa? Karena sa tra akan nonton lawakan cerdas dan kritis lagi.

Selain itu, dong kemas itu acara dengan beragam sesi—mop, rayuan maut, tanya jawab, dll. Apalagi kawan-kawan dong yang main itu bukan asal pemain.

Dong itu, orang-orang yang—paling tidak—kadar komedinya sudah teruji. Alumni stand up comedy Indonesia dan stand up comedy academy.

Tentu kitong berharap agar anak-anak muda berbakat dari “negeri matahari terbit” itu, tidak sekadar melucu dengan mengeksploitasi fisik, seperti kebanyakan lawak yang sa pernah tonton di negara ini.

Artinya, ada suara-suara minor dan pesan kritis, yang seharusnya kawan-kawan dong sampaikan dengan bungkusan komedi. Kira-kira begitu.

Setelah aksi rasisme pecah dan demo tolak rasisme dan referendum ramai di Papua, Indonesia, bahkan dunia, acara Waktu Indonesia Timur nongol lagi, Sabtu malam, 24 Agustus 2019. Sa dan kawan-kawan rakat Manggarai menonton dorang, sambil makan ubi kayu (Manihot esculenta) satu baskom dengan kopi hitam.

Senin malam, 26 Agustus 2019, dong juga ada tayang. Dulu hanya Sabtu dan Minggu, kini Senin juga.

Kawan-kawan dari timur dong hadir lagi meski itu mungkin acara lama dan sudah diunggah ke youtube. Paling tidak, mereka bikin kitong ketawa seperti ombak pica-pica di batu karang. Ya, begitulah ketawa khas kami ana-ana timur, baik timur jauh, maupun timur tenggara.

Kadang-kadang, ketawa adalah obat untuk mengeritik tindakan atau kebijakan negara, yang tanpa memikirkan dampak luas bagi masyarakat atau warga negaranya. Misalnya memblokir sambungan internet.

Bisnis dan pekerjaan yang mengandalkan internet su setengah mampus saat akses diblokir. Apalagi pekerjaan jurnalistik yang memerlukan kecepatan, verifikasi dan konfirmasi.

Tapi, mau protes? Eh, rakyat kecil ko siapa jadi. Epen ka deng kam. Mungkin begitu hati kecil orang-orang berkuasa. Hati takis ooo. Kawan sa bilang, jika seperti begitu, memang demikian tampak luar negara kolonial selain membunuh rakyatnya yang seharusnya dilindungi.

Usai demo 19 Agustus 2019, malam harinya sambungan data internet telkomsel di Papua mati. Hingga Selasa, 27 Agustus 2019, saat saya merampungkan tulisan ini bahkan masih demikian.

Sedangkan jaringan indihome aman-aman saja. Artinya kitong masih bisa mengakses jaringan internet meski harus menumpang wifi, dengan menanggung malu dan menguras dompet, untuk mengirim berita.

Tapi, telkom juga mengeluh. Manajer Jenderal Telkom Witel Papua, Sugeng Widodo ke Cepos, Jumat (23/8/2019) bilang, dong juga mengalami penurunan kapasitas bandwith sejak Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan rilis pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.

Aksesnya lambat. Lola alias loading lambat atau lemot katanya. Macam siput ato tete ruga pu jalan ka ini.

Apes, Minggu sore, 25 Agustus 2019, jaringan indihome juga mati total. Kecuali ada satu hotel di Jayapura, sehingga warga kota ini berbondong-bondong ke sana.

Namun, Senin sore, 26 Agustus 2019, jaringan internet hidup lagi. Sekitar beberapa menit. Sa su senang karena bisa mengakses informasi di internet dan mengirim berita melalui pos elektronik.

Semangat itu segera hilang, karena hingga coretan ini selesai, tetap saja no access. Niat mengunggah video pemandangan Jayapura ke youtube terpaksa batal juga. Wuyuh….

Di situ memang kitong merasakan bahwa online di Papua sedang berjalan mundur, dan begitu susah di saat gencarnya kampanye dengan sebutan empat koma (titik) nol.

Memang online di Papua (meminjam istilah kawan Abdur SUCI 4) betul-betul oh lain. Papua oh lain. Seolah-olah Papua bukan Indonesia.

Memangnya apa yang mau disembunyikan negara dari Papua? Tangkal hoaks? Operasi militer? Illegal logging? Membendung aspirasi Papua merdeka? Membatasi kabar demo tolak rasisme?

Hal-hal semacam ini justru memperkuat rasa solidaritas dan empati antarsesama masyarakat untuk—meminjam istilah penyair Wiji Tukul (dan Komite Nasional Papua Barat): lawan.

Jika aspirasi tidak diindahkan, jika hak dan kebebasan dibatasi, jika dianggap subversif, hanya ada satu kata: lawan. Kira-kira begitu. Melawan arogansi kekuasaan.

Hemat saya, pemblokiran akses internet adalah jalan pintas—kalau tidak mau disebut lari dari kenyataan untuk menyelesaikan masalah Papua yang super kompleks.

Itu bukanlah cara bijak di era keterbukaan informasi, meski pemerintah berdalih menemukan 33 konten dengan 849 tautan hoaks dan provokatif tentang Papua disebarkan ke akun-akun instagram, twitter dan youtube (Cepos, Selasa, 27 Agustus 2019).

Dalam konteks jurnalisme, harus diakui, bahwa pembatasan akses internet juga bagian dari pembatasan aktivitas pers. Jurnalisme betul-betul dibatasi di sini.

“Bagaimana mo kirim berita sementara internet mati begini?” kata kawan saya.
“Sudah. Ko tulis baru telpon ko pu redaktur dan dikte atau bacakan saja ko pu berita,” saya menjawabnya sekadar menghibur, kalau-kalau tidak solutif.

Jurnalisme (pers) adalah aktivitas menyampaikan fakta dan kebenaran melalui banyak cara. Kitong menyampaikan kebenaran melalui media cetak atau tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta grafis adalah bagian dari jurnalisme. Itu tadi, menyampaikan fakta dan kebenaran.

Franz Magnis Suseno dalam “Kuasa dan Moral” (1988:121) menulis, bahwa pers sebagai sumber informasi, pasar ide atau aspirasi masyarakat. Sebagai sumber informasi, pers mendestruksikan segala usaha untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

Tapi, lagi-lagi, kitong tra bisa dengan bebas memanfaatkan hak digital, untuk menyampaikan kebenaran kepada publik, sejak internet putus Senin malam, 19 Agustus 2019.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-Net), seperti dilansir Kompas, 23 Agustus 2019, bahkan membuat petisi melalui Change.org agar internet di Tanah Papua dinyalakan.

Tapi, pemerintah tetap tak bergeming, bahkan ada pernyataan bahwa trada akses internet juga Papua bisa hidup.

Eh, kalo begitu Papua juga bisa hidup tanpa Indonesia kok. Keep smile! “Sudah, itu saja,” kata sa pu kawan suatu kesempatan.

Tiadanya akses internet di Papua memang bukan barang baru. Tahun sebelumnya pernah terjadi. Sambungan internet mati total karena kabel serat optik di bawah laut perairan Sarmi putus. Berbulan-bulan malah.

Itu memang karena gempa meski kitong juga tra tahu apa yang sesungguhnya terjadi to.

Sa tra bilang itu “disengaja” atau mungkin “sabotase”, tapi kalo, misalnya, kitong mem-framing Papua sebagai daerah yang harus diisolasi, maka tra salah juga kalo kita harus skeptis dan berspekulasi seperti itu. Ai mama sio saja.

Kembali ke laptop. Menurut Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara (Kompas, 23 Agustus 2019), pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat, merupakan tindakan sewenang-wenang, dan itu tidak sesuai kewenangan pemerintah sebagaimana dalam pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pembatasan akses informasi juga melanggar pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 19 DUHAM, sebagaimana diserukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Tapi begitu sudah. Internet tetap saja mati. Sejak demo tolak rasisme pecah. Dan memang kita harus menolak rasisme, karena kita adalah manusia yang dicitrakan seperti gambaran Allah (Imago Dei), bukan binatang.

Sambil menunggu “hari baik”, sa menulis celotehan ringan ini sembari menyeruput kopi dan menonton Waktu Indonesia Timur. Kawan-kawan dong datang menghibur kitorang. Dong datang lagi dan bikin kitong ketawa sambil oh (Papua) lain.

Meski itu acara lama dan mungkin su diunggah ke youtube, toh kita bisa hibur diri. Ketawa pica dan bernyanyi ria: “itulah Endonesa”.

Kalau Indonesia tetap bikin Papua oh lain. Maka jangan menyesal bila kelak Papua menghadap Pasifik dan punya “rumah” sendiri bernama negara Papua. Hadeh, macam lagu saja: “Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri”. Oh (Papua) lain memang! []

 

JPR #DUNM819

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *