Covid-19 dan “politik rumah tangga”

0
174
Sembako
Ilustrasi - Foto/pixabay.com

Prolog 

Di tengah kesibukan dan masifnya perkembangan pandemi covid-19 ini, tak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap urungnya niat para politikus dalam mempromosikan pelbagai visi dan misi, serta rencana yang akan dijalankan apabila terpilih sebagai pemenang dalam kontestasi pemilu nanti. 

Seperti yang diketahui bersama, perkembangan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan Teknologi) saat ini memungkinkan manusia dipermudah dalam segala urusan. Termasuk dalam berkampanye tentunya. 

Adanya media sosial, seperti facebook, instagram, dll., memungkinkan para politikus tetap mempromosikan segala hal, yang akan direalisasikan dalam periode kepemimpinannya. 

Hal ini dianggap cukup bijaksana dan cerdas. Dianggap bijaksana sebab mereka mematuhi protokol kesehatan. Dianggap cerdas sebab untuk apa teknologi diciptakan apabila tidak mempermudah pekerjaan manusia? 

Selain itu, praktik ini juga dianggap tepat dan benar sebab sesuai dengan kondisi saat ini, yang tidak memungkinkan untuk bertatap secara langsung dalam praktik kampanye atau tatap muka dengan masyarakat. 

Hal ini cukup relevan dengan apa yang diimbau oleh pemerintah dan praktisi kesehatan terkait dengan kebijakan social distancing dan physical distancing, guna memperlambat laju perkembangan covid-19. 

Meskipun dari rumah, hal ini tak berdampak pada turunnya atmosfer pertarungan gagasan antara para paslon (pasangan calon). Justru, dengan kehadiran media sosial seperti saat ini, pertarungan gagasan pun semakin panas. 

Para paslon hadir di tengah masyarakat–meskipun secara maya lewat unggahan-unggahan visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan lewat jalur media sosial–di tengah maraknya perkembangan teknologi dan informasi. 

Hal ini tidak menutup kemungkinan, bahwa tidak semua orang dapat menggunakan dan mempunyai sarana dan prasarana tersebut, misalnya saja HP (handphone). 

Apabila dibawa dalam konteks prapemilu, hal ini berdampak pada mandeknya soal tahu-menahu tentang segala hal yang dicanangkan oleh para politikus apabila terpilih dalam kontestasi pemilu nanti. Misalnya masyarakat akar rumput (grass-roots). 

Hemat penulis, kalangan ini hanya memanfaatkan media “kabar angin” saja atau mendengar pembicaraan orang lain. 

Maka dari itu, untuk mengatasi problematika ini, para paslon pun kemudian menyusuri satu per satu daerah dengan bertemakan “bantuan sosial” atau hal-hal lain yang tengah dibutuhkan dalam masa pandemi covid-19 ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya saja, pembagian sembako di Kabupaten Manggarai oleh Wakil Bupati Manggarai di Kecamatan Reok (voxntt.com, 19 Mei 2020).

Entah dari manapun modalnya atau apapun tujuannya, yang kita ketahui hanyalah pembagian sembakonya. 

Penulis merasa agak miris dengan hal tersebut. Penulis beranggapan bahwa hal itu tentu memiliki maksud tertentu. Lantas sesungguhnya, apakah ada tujuan lain dari pembagian sembako ini?

Masyarakat akar rumput: lawatan para politikus

Hemat penulis, masyarakat akar rumput (grass-roots) dapat diartikan sebagai masyarakat yang kurang mampu. Secara ekonomi, masyarakat akar rumput merupakan masyarakat yang agak kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup. 

Namun, apabila penulis membawanya dalam konteks masyarakat Manggarai umumnya, masyarakat grass-roots sebetulnya belum pernah ada. 

Hal ini disebabkan alam yang memungkinkan bagi masyarakat untuk tetap hidup lewat kebutuhan-kebutuhan primer yang dihasilkan. 

Secara ekonomis, kebutuhan primer terdiri atas sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan tersebut hemat penulis masih dimiliki oleh masyarakat Manggarai umumnya meskipun dianggap masyarakat kurang mampu. 

Oleh karena itu, anggapan tentang masyarakat akar rumput bagi masyarakat Manggarai sebetulnya merupakan sebuah penyimpangan akan realitas. 

Berkaitan dengan hal ini, ketika para politikus beramai-ramai dalam praktik pembagian “sembako” tersebut, tentu masyarakat penerima bantuan tersebut beranggapan, bahwa politikus inilah yang mesti dipilih, sebab politikus tersebut dianggap memiliki nilai kemanusiaan yang tercermin dalam  hibah “sembako”.

Praktik ini sebetulnya tak usah dilaksanakan, sebab kondisi geografis masyarakat Manggarai masih memungkinkan untuk tetap bertahan hidup. 

Lebih berkemanusiaan apabila bantuan tersebut didonasikan kepada daerah-daerah dengan tingkat pertumbuhan covid-19 yang cukup masif.  

Ini merupakan soal bagaimana konstruksi berpikir masyarakat sebetulnya, sebab pada saat pembagian sembako tersebut, sesungguhnya daya nalar kritis masyarakat tengah dipenjarakan oleh bantuan tersebut. 

Masyarakat tak pernah berpikir lebih jauh tentang apa dan mengapa mereka (paslon) memberikan bantuan tersebut. 

Hemat penulis, tujuannya tidak lain adalah memperoleh dukungan dalam kontestasi pemilu. Sungguh ironi bukan? Tema tentang kebaikan justru dipakai sebagai sarana mempromosikan diri. 

Masyarakat justru ditipu hanya dengan “sembako” yang sebetulnya masih bisa didapatkan atau dimiliki. Sembako tersebut dapat dikatakan sebagai “pemikat atau daya tarik politik.” 

Hal ini mungkin disebabkan oleh  kesadaran politik kita yang tengah memasuki fase “suasana rumah tangga” atau dapat dikatakan sebagai “politik rumah tangga” (bdk. RDSilvianus M. Mongko dalam Pos Kupang  22 Maret 2014) ketika orang tua dihadapkan dengan kerewelan anaknya. 

Untuk mengatasi kerewelan anaknya, seringkali orang-orang tua menyogok dengan sejumlah hal. Misalnya diberikan uang, diajak jalan-jalan, dll. 

Trik inilah yang tengah dipakai oleh para politikus. Sama seperti “anak kecil”, masyarakat disogok dengan pembagian sembako tersebut. 

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan praktik suap-menyuap secara kecil-kecilan dalam masyarakat. Tujuannya tidak lain, memperoleh kemenangan dalam kontestasi pemilu. Cukup pragmatis bukan?

Seolah-olah sebuah kebaikan tersebut dilakukan, padahal memiliki tujuan tersendiri (tersembunyi), yaitu kemenangan para paslon dalam kontestasi pemilu.   

Namun, kebaikan para paslon tersebut, akan dengan sendirinya berakhir ketika kemenangan berada di tangan mereka. Masyarakat kemudian dilupakan secara perlahan lahan. 

Berdasarkan hal ini, pembagian “sembako” tadi hanyalah politik tipu muslihat semata. Mengapa? Tujuan utamanya bukanlah misi kemanusian, tetapi misi mencari kemenangan. 

Ketika paslon tersebut meraih kemenangan dalam kontestasi pemilu, tentu dengan sendirinya segala yang telah mereka keluarkan akan dibayar tuntas oleh kemenangan mereka. Malahan jumlah yang dikeluarkan oleh para paslon tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, seperti, kemewahan, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain.

Epilog 

Tentu pembagian sembako oleh para paslon tersebut patut diterima dengan senang hati. Siapa yang tak akan suka apabila mendapatkan sesuatu secara gratis? 

Selain itu, pembagian sembako tersebut merupakan hak politik yang dijalankan oleh para politikus, guna mendapatkan suara dalam kontestasi pemilu nanti.

Hendaknya masyarakat sadar bahwa seringkali sebuah kebaikan–khususnya dalam suasana keruhnya politik ini–tak lain untuk memperoleh dukungan dalam kontestasi pemilu.

Masyarakat tak boleh terlena dengan segala hal yang diperolehnya tersebut dari para politikus. 

Kita harus tetap menentukan keputusan yang cerdas, yakni memilih paslon yang baik, mengetahui secara betul pelbagai problematika yang dialami oleh masyarakat, dan tahu jalan keluar akan problematika tersebut–bukan para politikus yang gemar membagi sembako jelang pemilu lantas hilang saat sudah berada di ambang kekuasaan. []

Penulis: Angelo Cefreeco Dirpa Syukur, siswa SMA Seminari Pius XII Kisol, Manggarai Timur, Flores, NTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here